Banjarbaru, Lensa-Banua. Com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai mengakselerasi langkah strategis melalui rapat koordinasi awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), yang dinilai menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan sektor agraria dan ketahanan pangan secara terintegrasi. Selasa (14/4)
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi, menyebut momentum rapat awal ini sebagai langkah progresif yang menempatkan Kalsel sebagai salah satu provinsi yang bergerak lebih cepat dibanding daerah lain dalam menginisiasi penguatan reforma agraria.
“Ini momentum strategis. Kami mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi awal ini karena menjadi langkah konkret untuk mempercepat realisasi program agraria di daerah,” ujarnya.
Menurut Ariadi, percepatan reforma agraria menjadi kunci dalam mendukung berbagai agenda pembangunan, termasuk penyediaan lahan untuk infrastruktur serta penguatan sektor pertanian. Ia menegaskan, Pemprov Kalsel memiliki sejumlah pekerjaan rumah besar, khususnya dalam mengakomodasi kebutuhan lahan bagi pembangunan fisik yang direncanakan mulai berjalan pada 2027 hingga 2028.
“Kami berharap tidak ada sengketa lahan, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar tanpa merugikan masyarakat, bahkan justru memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar,” tambahnya.
Lebih jauh, Ariadi menyoroti posisi strategis Kalsel sebagai salah satu daerah penopang ketahanan pangan nasional. Berdasarkan data Dinas Pertanian, capaian produksi pertanian menunjukkan tren positif dan berkontribusi signifikan terhadap kebutuhan pangan, khususnya melalui program cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan.
Sementara itu, perwakilan Direktorat Jenderal Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa reforma agraria merupakan kerja kolektif lintas sektor. Struktur kepemimpinan GTRA sendiri menempatkan gubernur sebagai ketua di tingkat provinsi, serta bupati dan wali kota di tingkat kabupaten/kota.
“Tidak ada satu institusi yang bisa bekerja sendiri dalam reforma agraria. Ini adalah kerja kolaboratif. Langkah awal ini sangat baik untuk memastikan program berjalan efektif,” ungkapnya.
Dari sisi teknis pertanian, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Hortikultura Kalsel, H. Syamsir Rahman, menekankan bahwa sektor agraria dan pertanian merupakan dua elemen yang tidak terpisahkan.
“Pertanian dan agraria itu seperti dua sisi mata uang. Justru agraria yang harus mendukung pertanian, karena kebutuhan pangan akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk,” jelasnya.
Ia mengingatkan, alih fungsi lahan menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi. Dengan semakin berkurangnya lahan pertanian produktif, pemerintah perlu menyiapkan lahan baru melalui optimalisasi kawasan yang tersedia, termasuk untuk komoditas strategis seperti jagung, kedelai, dan hortikultura.
Di sisi lain, Syamsir mengungkapkan bahwa produksi pertanian Kalsel periode Januari–April 2026 mengalami peningkatan signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dengan kenaikan mencapai sekitar 32 ribu ton. Capaian ini menjadi indikator positif bagi ketahanan pangan daerah.
Namun demikian, tantangan iklim seperti musim kemarau dan potensi banjir tetap menjadi perhatian. Untuk itu, pemerintah telah melakukan berbagai langkah mitigasi, seperti penyediaan pompa air, pembangunan sumur, serta dukungan sarana produksi bagi petani.
“Koordinasi antar kabupaten/kota menjadi kunci, karena kepemilikan lahan berada di tingkat daerah. Provinsi berperan dalam fasilitasi dan penguatan kebijakan,” tegasnya.
Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemprov Kalsel optimistis reforma agraria dapat berjalan efektif dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mewujudkan visi pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur hingga akhir masa jabatan.
Admin