
BANJARBARU, Lensa-Banua. Com – Pemerintah Provinsi Kalsel bersama BPJS Kesehatan terus memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) di Banua.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Forum Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan Utama Tahap I Tahun 2026 yang digelar BPJS Kesehatan dan dihadiri sejumlah perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Kalsel, di ruang Rapat Sekda lantai 3 Kantor Sekretariat Daerah Kalsel Banjarbaru, Rabu (3/6) pagi.
Forum komunikasi ini digelar sebagai wadah koordinasi antara BPJS Kesehatan dan para pemangku kepentingan di daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Melalui forum tersebut, berbagai tantangan dan strategi peningkatan kepesertaan serta keaktifan peserta JKN dibahas bersama guna mendukung keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalsel, Hj. Galuh Tantri Narindra, menyampaikan bahwa Kalsel telah berhasil mencapai target Universal Health Coverage (UHC).
Namun demikian, masih diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan tingkat keaktifan peserta serta mendorong seluruh kabupaten/kota mencapai target yang ditetapkan.
“Secara capaian, Kalsel sudah mencapai target UHC. Namun masih ada beberapa kabupaten dan kota yang belum mencapai target yang diharapkan. Karena itu, diperlukan strategi bersama agar harapan BPJS Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Kalsel dapat tercapai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hj. Galuh Tantri menjelaskan, sebelumnya Pemerintah Provinsi Kalsel melalui sejumlah SKPD terkait telah melakukan audiensi bersama BPJS Kesehatan untuk membahas pelaksanaan UHC di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dari pertemuan tersebut, berbagai masukan dan langkah strategis telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan.
“Dari hasil audiensi yang telah dilakukan, kami sudah melaporkannya kepada Bapak Sekda dan telah mendapatkan beberapa arahan. Mudah-mudahan setelah beliau kembali dari menunaikan ibadah haji, akan ada keputusan-keputusan yang dapat mendukung program dan kegiatan yang diharapkan BPJS Kesehatan di Kalimantan Selatan,” katanya.
Selain itu, Menurut Hj. Galuh Tantri , forum komunikasi ini menjadi langkah awal yang penting untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mendukung keberlanjutan Program JKN dan peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Hj. Galuh Tantri berharap forum tersebut dapat menghasilkan berbagai masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan sehingga berbagai tantangan yang masih dihadapi dapat diselesaikan secara bersama-sama.
“Kegiatan ini merupakan tahap pertama. Kami berharap melalui forum ini dapat terbangun diskusi yang baik antara BPJS Kesehatan dan seluruh SKPD terkait, sehingga langkah-langkah yang akan ditempuh ke depan semakin terarah dan efektif,” tuturnya.
Sementara itu, Sementara itu, Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan Kedeputian Wilayah VIII BPJS Kesehatan, Ivan Rafian, mengapresiasi capaian Kalsel yang telah memenuhi target Universal Health Coverage (UHC) dan tingkat keaktifan peserta JKN sesuai target nasional.
Menurutnya, tantangan ke depan adalah mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan sinergi dan koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan.
“Alhamdulillah Kalsel dari sisi UHC maupun keaktifan peserta sudah mencapai target RPJMN. Yang perlu kita jaga sekarang adalah bagaimana capaian ini dapat terus dipertahankan melalui koordinasi dan komitmen bersama,” ujarnya.
Forum komunikasi tersebut turut dihadiri, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Barabai, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin, serta perwakilan sejumlah SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel.
Admin
