Kepala Bidang Pengenlolaan Pendapatan Daerah Bapenda Kalsel, Indra Surya

BANJARBARU, Lensa-Banua. Com – Pada tahun depan terjadi penurunan dana transfer ke daerah (TKD) secara nasional. Dari alokasi Rp842,52 triliun tahun 2025, menjadi Rp693 triliun pada tahun 2026.

Penurunannya sekitar 30 persen. Lantas bagaimana dampak bagi pendapatan daerah? Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel Subhan Nor Yaumil menilai keputusan pemerintah pusat memberikan kepastian bagi sinergi program. Menurutnya, keberlanjutan alokasi TKD akan membuat program nasional dan program provinsi berjalan sesuai rencana.

Lebih jauh dijelaskan Kepala Bidang Pengenlolaan Pendapatan Daerah Bapenda Kalsel, Indra Surya, rencana TKD pusat ke daerah telah disampaikan sebelum reshuffle Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya. Bahwa TKD ke Daerah mengalami penurunan sebesar kurang lebih 30 persen.

Menurut Indra, pemerintah daerah  berkomitmen tidak akan menjadikan beban bagi pendapatan lainnya. Seperti retribusi dan pajak daerah. Ia menyebut pihaknya tidak akan menaikan pajak dan retribusi daerah untuk menutup kekurangan pendapatan.

“Mudah-mudahan ke depan tidak mempengaruhi belanja dan pendapatan. Tetapi hal ini sudah bisa dipastikan bahwa belanja program prioritas gubernur tetap terakomodir,” katanya, Senin (22/9). Meski begitu Indra mengaku tetap memasang target pendapatan seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Kami masih menunggu PMK (Peraturan Menteri Keuangan) untuk kepastian alokasi TKD. Kami belum menerima PMK. Dari sisi kita saat ini tetap memasang target TKD seperti tahun sebelumnya sembari menunggu PMK,” bebernya.

Tkd sendiri pada tahun 2025 khusus di Kalsel sebesar Rp27,8 triliun. Terdiri dari 14 pemerintah daerah yang mendapat dana transfer. 1 provinsi, 2 kota, dan 11 kabupaten. Pemerintah daerah (pemda) penerima paling besar adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), sebesar Rp4,7 triliun.

Diikuti Tanahbumbu sebesar Rp2,8 triliun, Kotabaru Rp2,4 triliun, Balangan Rp2,1 triliun, dan Kabupaten Banjar sebesar Rp2,1 triliun. Selanjutnya Tanahlaut Rp1,8 triliun, Tapin Rp1,6 triliun, Kota Banjarmasin dan Baritokuala masing-masing Rp1,4 triliun.

Berikutnya Hulusungai Selatan dan Hulusungai Utara masing-masing Rp1,3 triliun, Hulusungai Tengah Rp1,2 triliun. Terakhir penerima paling kecil adalah Kota Banjarbaru sebesar Rp966 miliar.

Terkait TKD Bahkan sebelumnya TKD hanya sebesar Rp650 triliun. Sebelum penetapan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Kamis (18/9) lalu, yang menambah Rp43 triliun untuk TKD.  Menkeu Purbaya mengatakan dana ke daerah tidak berkurang. Hanya TKD pusat ke pemda yang berkurang.

“Walaupun total dana untuk daerahnya turun dibanding tahun lalu, cuma ada Rp 1.300 triliun belanja pusat yang dibelanjakan di daerah. Jadi, manfaat ke daerahnya nggak akan berkurang, artinya dominasi pergerakan ekonomi daerah,” katanya

Admin