Murid SD Banjarmasin nikmati makanan MBG di luar ruangan, Kalsel salah satu sekolah penerima manfaat Program MBG.
BANJARBARU, Lensa-Banua. Com – Menyikapi merebaknya kasus keracunan massal akibat konsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah di Indonesia.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kesehatan (Diskes) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mengambil langkah serius untuk memperkuat mitigasi dan pengawasan di lingkungan sekolah. Jumat (17/10)
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen untuk memastikan program MBG tetap menjadi sarana peningkatan gizi siswa tanpa mengorbankan aspek keselamatan dan kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, dr. H. Diauddin menegaskan, pihaknya telah menerbitkan instruksi teknis kepada seluruh jajaran puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota agar memperketat pengawasan terhadap dapur MBG.
“Kami fokus pada pengetatan standar higiene dan sanitasi serta evaluasi terhadap SOP pengolahan makanan di sekolah-sekolah. Selain itu, audit rutin akan dilakukan terhadap dapur, peralatan masak, bahan baku, hingga rantai distribusi,” ujar dr. Diauddin saat ditemui di Kantor Diskes Kalsel
Menurutnya, audit tidak hanya berfokus pada kelayakan fisik, tetapi juga uji mikrobiologi terhadap sampel makanan secara berkala, terutama dari dapur yang melayani jumlah siswa dalam skala besar.
Di sisi lain, Galuh Tantri menjelaskan, Disdikbud Kalsel juga mengambil peran penting dalam edukasi dan pelatihan bagi tenaga pendidikan dan pengelola sekolah.
Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra menyatakan, pihaknya kini tengah menggencarkan pelatihan bagi guru dan pengurus sekolah untuk mendeteksi gejala keracunan makanan sejak dini dan menangani situasi darurat secara cepat dan tepat.
“Kami ingin semua lini di sekolah paham gejala awal seperti mual, muntah, pusing, atau diare yang bisa menandakan keracunan makanan. Respon cepat sangat krusial untuk menghindari dampak serius,” jelas Galuh Tantri.
Diskes dan Disdikbud Kalsel juga bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pemerintah kabupaten/kota, serta pihak sekolah untuk memastikan pengawasan terhadap program MBG berjalan menyeluruh dan sinergis.
Penerapan sistem pengawasan terpadu akan mencakup seperti pemeriksaan rutin terhadap bahan baku dan dapur MBG, juga verifikasi kelayakan penyedia makanan pihak ketiga dan Prosedur pelaporan insiden dan pelacakan sumber makanan serta evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan MBG oleh tim gabungan.
Diauddin juga menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan keterlibatan publik. Melalui Diskes dan Disdikbud, pemerintah akan mempublikasikan laporan insiden (jika terjadi), hasil uji laboratorium terhadap makanan, serta membuka kanal aduan masyarakat, baik secara daring maupun melalui call center.
“Orang tua bisa melaporkan keluhan atau kecurigaan terkait makanan MBG langsung ke sekolah, dinas terkait, atau melalui hotline pengaduan. Semua laporan akan kami tindak lanjuti secara cepat dan profesional,” ujar Diauddin.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah pusat untuk meningkatkan gizi siswa sekolah, mendukung tumbuh kembang, serta memperbaiki ketimpangan akses pangan sehat.
‘Tujuan utama MBG sangat mulia, tapi harus dijaga dari sisi pelaksanaannya. Kami ingin memastikan bahwa makanan yang sampai ke tangan siswa benar-benar layak konsumsi, bergizi, dan aman,” tutup Galuh Tantri.
Dengan penguatan mitigasi dan pengawasan ini, Pemprov Kalsel berharap masyarakat tetap percaya terhadap program MBG, sekaligus menjaga kesehatan anak-anak sebagai prioritas utama.
Admin