Banjarbaru, Lensa-Banua. com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menunjukkan optimisme pertumbuhan ekonomi melalui penyelenggaraan Kalsel Expo dan BUM Desa Expo 2025. Acara ini disebut sebagai panggung utama bagi produk unggulan daerah, potensi investasi, serta produk-produk dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan UMKM.
Fokus utama dari acara ini adalah kolaborasi nyata antara pemerintah, pihak swasta, dan desa. Melalui kolaborasi ini, diharapkan kemandirian ekonomi masyarakat dapat diperkuat.
“Kalsel Expo dan BUM Desa Expo 2025 adalah ajang promosi produk unggulan daerah, BUMDes, UMKM, serta potensi investasi di Kalimantan Selatan. Acara ini mengedepankan optimisme dan geliat ekonomi daerah pasca-pandemi,” ujar perwakilan dari Pemprov Kalsel.
Acara ini akan menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk melihat sejauh mana produk lokal dapat bersaing. Setelah acara, langkah selanjutnya adalah memastikan dukungan berkelanjutan, termasuk akses permodalan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha.
Kalsel Genjot Digitalisasi UMKM Melalui Pemanfaatan Teknologi
Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Di Kalsel Expo & BUM Desa Expo 2025, hal ini menjadi isu sentral.
Fokus utama pameran ini tidak hanya sekadar mempromosikan produk, melainkan juga mengedukasi para pelaku UMKM dan BUMDes mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi digital, seperti e-commerce, untuk memperluas jangkauan pasar.
Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan. Kisah sukses pelaku usaha yang telah merambah dunia digital juga menjadi inspirasi utama bagi pengunjung expo.
Pemanfaatan teknologi digital, e-commerce, dan sistem informasi sangat penting untuk mendukung pemasaran dan manajemen UMKM/BUMDes di era transformasi digital.
Pendekatan edukatif dan partisipatif ini menyoroti pentingnya digitalisasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi desa dan daerah.
Pemerintah akan berupaya menjembatani kesenjangan digital. Setelah acara ini, program pelatihan dan pendampingan digital akan ditingkatkan agar para pelaku usaha dapat mengadopsi teknologi secara efektif.
DPRD dan Dinkes Kalsel Bahas Kesiapan Layanan Kesehatan 2025
Kualitas layanan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama. Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel mengadakan rapat kerja untuk memastikan kesiapan program kesehatan tahun 2025.
Rapat ini membahas berbagai program, seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan penguatan layanan puskesmas.
Transparansi dan perluasan jangkauan menjadi fokus utama, termasuk implementasi sistem digital layanan kesehatan SATUSEHAT, yang bertujuan agar layanan kesehatan bisa diakses hingga ke wilayah terpencil.
Komisi IV DPRD Kalsel bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan membahas kesiapan program kesehatan tahun 2025, termasuk program pemeriksaan kesehatan gratis dan penguatan layanan puskesmas.
Fokusnya pada transparansi program, digitalisasi layanan (SATUSEHAT), dan jangkauan layanan hingga wilayah terpencil.
Komitmen bersama ini akan diikuti dengan pengawasan ketat dari DPRD untuk memastikan program-program kesehatan terlaksana sesuai rencana dan anggaran yang disepakati.
74 Titik Panas Ditemukan di Konsesi Sawit PT SSM: Ancaman Sanksi dan Dampak Lingkungan
Sebanyak 74 titik panas (hotspot) ditemukan di konsesi PT SSM di Kabupaten Banjar. Data satelit Sentinel-2 menunjukkan, luas lahan yang terbakar mencapai 1.514,9 hektare.
Kejadian ini menimbulkan sorotan tajam terhadap tanggung jawab perusahaan dan penegakan hukum lingkungan.
Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, PT SSM menghadapi potensi sanksi administratif hingga pidana atas kelalaiannya. Pihak KLH, DLH, dan Dishut kini bersinergi untuk menanggulangi dampak kebakaran yang meliputi gangguan kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
“Ditemukan 74 titik panas di konsesi sawit PT SSM di Kabupaten Banjar, dengan luas lahan terbakar mencapai 1.514,9 hektare. Kami akan menyoroti tanggung jawab hukum dan moral PT SSM. Perusahaan ini menghadapi potensi sanksi administratif hingga pidana,” kata perwakilan DLH Kalsel.
Pemerintah dan penegak hukum akan melanjutkan investigasi untuk menentukan sanksi yang tepat. Upaya mitigasi dan restorasi gambut juga akan menjadi fokus, di samping penguatan regulasi penggunaan lahan untuk mencegah kejadian serupa terulang.
1.500 Warga Kalsel Ajukan Bantuan Listrik, Hanya 550 Unit Disetujui APBD 2026
Ketersediaan listrik masih menjadi hak dasar yang sulit diakses bagi sebagian warga kurang mampu di Kalsel.
Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas ESDM dan Bappeda, di mana tercatat 1.500 usulan pengadaan listrik bagi rumah tangga miskin, namun hanya 550 unit yang disetujui dalam APBD 2026.
Meskipun adanya program ini menunjukkan komitmen pemerintah, gap antara usulan dan persetujuan menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Ada 1.500 usulan pengadaan dan pemasangan listrik bagi rumah tangga kurang mampu.
Namun, hanya 550 unit disetujui pada APBD 2026. Listrik membuka peluang pendidikan malam, aktivitas keluarga yang lebih produktif, serta peningkatan kualitas hidup.
Meskipun adanya keterbatasan anggaran, Komisi III DPRD berjanji akan terus mengawal program ini.
Mekanisme pengawasan publik dan evaluasi efektivitas program akan menjadi perhatian utama agar alokasi yang terbatas dapat memberikan dampak maksimal.
Predikat “Kota Kotor” untuk 13 Daerah Kalsel Jadi Momentum Perbaikan Pengelolaan Sampah
Sebanyak 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan terindikasi masih masuk kategori “Kota Kotor” pada penilaian Adipura 2025.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq, yang menegaskan bahwa penilaian Adipura kini berfokus pada verifikasi ketat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, bukan sekadar kebersihan simbolis.
Keterlambatan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam kebijakan, infrastruktur, dan anggaran pengelolaan sampah di 13 daerah tersebut. Ini adalah momentum penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan introspeksi dan perbaikan menyeluruh.
Pemerintah daerah diharapkan segera merumuskan strategi baru, termasuk kolaborasi antar-SKPD, penguatan SDM, dan adopsi teknologi daur ulang.
Edukasi publik dan kampanye partisipasi warga, seperti bank sampah, akan menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran dan memperbaiki predikat di tahun-tahun mendatang.
