
BANJARMASIN, Lensa-Banua. Com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan mulai melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penggunaan gelar akademik yang diduga tidak sah dan berkaitan dengan mantan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI), Wijiono, S.H., M.H. Rabu (18/11)
Dimulainya penyidikan tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 16 November 2026 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
Perkara ini menjadi perhatian karena dugaan yang dilaporkan tidak hanya berkaitan dengan keabsahan gelar Magister Hukum (M.H.), tetapi juga berpotensi bersinggungan dengan legalitas sejumlah dokumen profesi advokat yang diterbitkan melalui organisasi P3HI.
Berdasarkan dokumen SPDP, penyidikan dilakukan atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi di Banjarmasin pada 2019.
Dalam perkara tersebut, Dedy Ramdani, S.H. tercatat sebagai pelapor, sedangkan Wijiono, S.H., M.H. disebut sebagai pihak terlapor.
Dedy mengungkapkan, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh karena menurutnya terdapat ratusan advokat yang pernah mengikuti proses pendidikan profesi dan memperoleh dokumen melalui organisasi P3HI.
Dokumen yang dimaksud antara lain Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Sertifikat Ujian Profesi Advokat (UPA), Kartu Tanda Advokat (KTA), hingga Surat Keputusan Pengangkatan Advokat.
Menurut Dedy, sejumlah dokumen tersebut diketahui memuat tanda tangan Ketua Umum P3HI Aspihani Ideris, S.H., M.H. dan Wijiono yang ketika itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.
Ia meminta penyidik tidak hanya memeriksa persoalan dugaan keabsahan gelar akademik, tetapi juga menelusuri proses penerbitan dokumen-dokumen profesi yang berkaitan dengan para advokat tersebut.
“Persoalan ini bukan hanya menyangkut satu dokumen atau satu orang. Ada ratusan advokat yang membutuhkan kepastian mengenai legalitas dokumen profesi yang mereka miliki. Karena itu, semuanya harus ditelusuri secara transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Dedy.
Dampak perkara tersebut, lanjut Dedy, turut dirasakannya secara pribadi. Setelah memperoleh bukti-bukti yang menurutnya menimbulkan keraguan terhadap dokumen yang dimiliki, ia mengaku tidak lagi berani menggunakan BAS P3HI.
Dedy kemudian memilih mengulang Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA) melalui organisasi Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI).
Setelah menyelesaikan tahapan tersebut, ia kembali menjalani pengambilan sumpah sebagai advokat melalui organisasi HAPI.
Langkah tersebut, menurutnya, dilakukan untuk memperoleh kepastian atas status dan kelengkapan dokumen profesi yang dimilikinya.
Dedy juga menyebut perkara tersebut telah menimbulkan konsekuensi finansial bagi dirinya. Ia berharap proses penyidikan dapat berjalan secara profesional dan memberikan kejelasan terhadap seluruh persoalan yang dilaporkan.
Sebelumnya, Dedy telah memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel pada 5 November 2026.
Pemeriksaan berlangsung sekitar pukul 10.00 hingga 16.00 WITA. Dalam proses tersebut, Dedy mengaku mendapatkan sekitar 20 pertanyaan dari penyidik, terutama mengenai kerugian yang dialaminya serta sejumlah keterangan tambahan untuk mendukung proses pembuktian.
“Ada sekitar 20 pertanyaan yang disampaikan penyidik kepada kami. Pemeriksaan berlangsung kurang lebih enam jam. Kami sudah memberikan keterangan berdasarkan apa yang kami ketahui dan data yang kami miliki,” jelasnya.
Selain itu, Dedy mengungkapkan adanya dugaan ketidaksesuaian informasi mengenai riwayat pendidikan Wijiono.
Ia menyampaikan bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukannya bersama pihak keluarga, terdapat informasi mengenai perguruan tinggi di Sukabumi, yakni Universitas Syamsul Ulum Gunungpuyuh, yang disebut pernah menjadi tempat Wijiono menempuh pendidikan.
Namun, menurut Dedy, hasil penelusuran yang dilakukan pihaknya justru menimbulkan pertanyaan mengenai kebenaran informasi tersebut.
Ia juga menyebut penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak perguruan tinggi, termasuk Wakil Rektor, untuk mendalami informasi terkait riwayat pendidikan yang dipersoalkan.
Dedy berharap penyidik turut mendalami seluruh dokumen pendidikan yang berkaitan dengan gelar akademik tersebut, termasuk apabila diperlukan menelusuri keabsahan ijazah Sarjana Hukum (S.H.).
Perkembangan lainnya, Dedy menyampaikan bahwa dokumen-dokumen persyaratan advokat miliknya telah diserahkan dan disita penyidik untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.
Ia berharap dokumen tersebut dapat menjadi bagian dari bahan pemeriksaan untuk mengungkap duduk perkara, termasuk keterkaitan antara persoalan gelar akademik dengan penerbitan dokumen profesi advokat.
Dedy juga meminta penyidik mendalami keterangan pihak-pihak lain yang dinilainya memiliki hubungan dengan substansi perkara, termasuk Ketua Umum P3HI.
Menurutnya, pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang berkaitan diperlukan agar penanganan perkara tidak hanya terfokus pada satu orang, melainkan dapat mengungkap seluruh fakta berdasarkan alat bukti yang tersedia.
Berdasarkan SPDP tertanggal 16 November 2026, penyidikan ini merujuk pada laporan polisi tertanggal 15 Agustus 2025 serta Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas Penyidikan yang diterbitkan pada tanggal yang sama dengan SPDP.
Dalam dokumen tersebut, penyidik yang tercantum adalah IPDA Deny Eko Darmawan, S.H., M.H. Sementara surat pemberitahuan ditandatangani oleh Plh. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel selaku penyidik, Theodorus Prio Santosa, S.I.K.
Meski penyidikan telah dimulai, hingga diterbitkannya SPDP tersebut belum ada penetapan tersangka. Penyidik masih memiliki tahapan untuk mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, serta mendalami pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.
Dedy berharap proses hukum ini dapat berjalan secara transparan dan menyeluruh sehingga memberikan kepastian hukum, khususnya bagi pihak yang merasa dirugikan.
“Kami berharap semua fakta dibuka secara terang. Siapa pun yang memiliki keterkaitan harus diperiksa sesuai ketentuan hukum. Yang terpenting adalah keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai dugaan ketidakabsahan gelar akademik maupun dokumen profesi tersebut masih merupakan materi yang harus dibuktikan melalui proses hukum. Belum adanya penetapan tersangka juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.
Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Setiap pihak yang disebutkan dalam perkara ini memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ebi
